Rabu, 08 Januari 2014

Etika Bisnis 2 Kasus ( Hak Pekerja, Iklan Tidak Etis, Etika Pasar Bebas, Whistle Blowing )


Nama     : Annas Ridho Windianto
NPM       : 10210902
Kelas     : 4ea18


 CONTOH KASUS HAK PEKERJA
Kasus Pekerjakan Kembali 1.300 Buruh Pabrik Sepatu Adidas Dan Mizuno PT. Panarub Dwikarya . 
OMIH BINTI SAANEN adalah buruh perempuan pabrik sepatu Adidas dan Mizuno PT. Panarub Dwikarya yang beralamat di Jl. Benoa Raya Komplek Benoa Mas Blok B No.1 Pabuaran Tumpeng Kota Tangerang Banten.
PT. Panarub Dwikarya (PDK) adalah perusahaan yang memproduksi alas kaki (sepatu) yang berdiri sejak tahun 2006 dan memulai produksi sejak tahun 2007. PT. PDK adalah salah satu bagian dari Panarub Grup yang terdiri dari PT. Panarub Industri, PT. Panarub Dwikarya Benoa dan PT. Panarub Dwikarya Cikupa. Hingga saat ini, PT. PDK mempekerjakan tidak kurang dari 2,560 orang buruh yang lebih dari 90% adalah perempuan. Perusahaan yang dipimpin oleh Hendrik Sasmita ini memproduksi merk dari brand ternama seperti Adidas (subcontract dari PT. Panarub Industri), Mizuno (50%) dan Specs (25%).
OMIH bekerja di PT. Panarub Dwikarya sejak 18 Maret 2009 di bagian Assembling sebagai Operator di Cell 4 dengan Nomor Induk Karyawan (NIK): 20090300460. OMIH lahir di Tangerang 17 Maret 1984 anak ke dua (2) dari enam (6) bersaudara dari pasangan SAANEN dan FATMAWATI. OMIH pernah menikah dan di karunia satu (1) orang anak perempuan. Anak perempuan OMIH meninggal dalam usia 2 (dua) tahun karena sakit dan OMIH tidak bisa merawatnya karena tidak pernah mendapatkan ijin dari (perusahaan) pimpinan kerjanya untu meninggalkan pekerjaan padahal jelas saat itu ada keterangan dari Dokter bahwa Anaknya sakit dan di rawat. OMIH resmi bercerai dengan suaminya sejak tahun 2011 lalu karena sering menjadi bulan-bulanan kekerasan suaminya yang pemabok dan pengangguran.
OMIH BINTI SAANEN juga tercatat sejak bulan April 2012 sebagai anggota Serikat Buruh Garmen Tekstile dan Sepatu – Gabungan Serikat Buruh Independen (SBGTS- GSBI) dilingkungan kerja PT. Panarub Dwikarya yang di deklarasikan pada 23 Pebuari 2012.
Juli 2012, tidak kurang dari 2,000 orang buruh PT. Panarub Dwikarya yang tergabung dalam Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu-Gabungan Serikat Buruh Independen (SBGTS-GSBI) PT. Panarub Dwikarya melakukan Protes Spontan (pemogokan) untuk menuntut di bayarkannya uang rapelan UMK/UMSK 2012 untuk bulan Januari – Maret 2012 yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan, menuntut adanya Kenaikan THR serta menuntut di pekerjakannya kembali Ketua dan Sekretaris serikat SBGTS yang di PHK sepihak oleh pihak perusahaan. Pemogokan ini dilakukan juga untuk menuntut perbaikan kondisi kerja di PT. Panarub Dwikarya yang berlangsung buruk selama ini. Buntut dari pemogokan ini, 1,300 orang buruh PT. Panarub Dwikarya dianggap mengundurkan diri oleh pihak perusahaan.
Selama berlangsung pemogokan, ribuan buruh PT. Panarub Dwikarya yang sebagian besar adalah perempuan harus menerima berbagai bentuk tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh satuan pengamanan perusahaan, pihak kepolisian dan juga preman bayaran yang diorganisasikan oleh manajemen perusahaan.
OMIH, 28 tahun, adalah salah satu buruh yang terlibat dalam pemogokan tersebut. OMIH merasa terpanggil untuk terlibat aktif dalam aksi pemogokan tersebut karena secara nyata mengalami perlakuan yang sangat buruk dari perusahaan. Pada tahun 2010, OMIH harus kehilangan anaknya yang meninggal karena sakit. Ironisnya, perusahaan saat itu tidak memberikan ijin cuti kepada Omih untuk menjaga anaknya yang sedang sakit, padahal saat itu OMIH telah menunjukkan surat keterangan yang menyatakan bahwa benar anaknya sedang dirawat karena sakit.
Sejak terjadinya protes spontan (pemogokan) buruh PT. Panarub Dwikarya pada tanggal 12 Juli 2012 yang mengakibatkan berhenti total proses produksi tersebut, OMIH sangat aktif melakukan pengorganisasian dan juga dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan organisasi.
Karena keaktifannya itu sejak tanggal 19 Juli 2012 OMIH dipercaya oleh organisasi dan temen-temennya untuk menjabat sebagai Wakil Kordinator Wilayah (KORWIL) untuk Wilayah Sepatan yang membawahi lima (5) Koordinator Group (KOORGROP) dengan masing-masing group mengorganisasikan dan memimpin (beranggotakan)10 hingga 15 buruh (anggota serikat).
Sejak buruh tidak lagi diperkenankan masuk kerja, untuk mempermudah kerja konsolidasi dan sosialisasi berbagai perkembangan dari perjuangan Organisasi memutuskan untuk membentuk kolektif-kolektif kerja berdasarkan wilayah dan tempat tinggal. Sampai saat ini SBGTS-GSBI PT PDK memiliki 16 Korwil dan 76 Groups.
Sejak dipercaya menjabat sebagai Wakil Korwil SBGTS-GSBI PT Panarub Dwikarya untuk Wilayah Sepatan OMIH hampir tiap hari berkeliling mengunjungi temen-temennya di masing-masing Group. Dan sudah di pastikan untuk tiap hari Sabtu dan Minggu OMIH mengisi diskusi di beberapa Group yang ada di bawah tanggung jawabnya.
OMIH hingga saat ini sedang berjuang bersama dengan 1.300 buruh pabrik sepatu Adidas dan Mizuno PT Panarub Dwikarya (PT. PDK) untuk bisa dipekerjakan kembali dan dibayarkannya hak-haknya yang dinyatakan PHK sepihak sejak tanggal 18 Juli 2012 lalu.
Pada Sabtu 29 September 2012 pukul 13.00 Wib OMIH di Tangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Kota Tangerang dengan Tuduhan Teroris (melanggar pasal 336 KUHP dan atau pasal 27 ayat 4 Jo pasal 45 ayat 1 UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) atas laporan pihak perusahaan dengan Laporan Polisi Nomor: LP.B/941/IX/2012/PMJ/Restro Tng Kota tertanggal 14 September 2012, hanya karena pada tanggal 14 September 2012 OMIH mengirimkan sebuah pesan singkat (SMS) kepada dua (2) orang Menejemen ( Edy Suyono/selaku Manager HRD dan Guan An/selaku Manager Produksi) serta lima (5) teman-teman kerjanya (Yani, Ita Lestari, Eli Ratih Patmini, Siti Nurjanah, Muria) yang saat ini masih bertahan kerja di dalam perusahaan yang Isi nya Mengatakan : “ Hati-hati untuk yang didalam PDK, malam ini sedang dirakit bom untuk meledakan PDK esok hari “.
Menurut penuturan OMIH, tidak ada niat yang sungguh-sungguh ketika pesan tersebut dikirimkan, murni sebuah luapan emosi dan karena kekecewaan yang sudah tidak dapat terbendung lagi terhadap pihak perusahaan yang terus berlaku sewenang-wenang terhadap buruh.
Dengan jujur OMIH mengatakan ide ini terlintas spontan saja karena sangat emosi dimana sudah sangat bersabar untuk tidak anarkis menghadapi managemen yang seenaknya memperlakukan buruh, tapi apa yang kami dapati tuntutan kami tidak pernah di tanggapi malah aksi-aksi damai yang kami lakukan selalu diperhadapkan dengan orang-orang bayaran perusahaan (preman) dan kami selalu di olok-olok oleh pihak menejemen dengan kata-kata yang melecehkan. Saya (OMIH) dan buruh tetap bertahan berjuang karena ingin merubah cara-cara managemen dalam memperlakukan buruhnya supaya tidak semau-maunya lagi seperti minta cuti yang selalu dipersulit padahal itu hak buruh dan yang membuat saya sakit hati adalah ketika saya tahun 2010 saya minta cuti sama atasan saya (Ibu Junari Section Head Cell 4) karena anak saya pada saat itu sakit butuh untuk membawa berobat. Sampai anak saya meninggal dunia, saya tetap tidak diberikan ijin Cuti dengan alasan karena “ Alasannya selalu saja anak terus yang sakit” padahal saat itu ada surat keterangan dari rumah Sakit Anak Saya Di rawat “.
Sebelum di tangkap di rumah nya pada Sabtu 29 September 2012. Pasca peristiwa tersebut pihak kepolisian berusaha mencari OMIH dan beberapa kali polisi mendatangi kampung tempat tinggal dengan berbagai alasan, mendatangi rumah OMIH, mendatangi RT dan RW untuk menanyakan keberadaan OMIH.
Dan pada Juma’t 28 September 2012 rumah OMIH kembali di datangi segerombolan Polisi tanpa menunjukkan surat tugas dan juga memperkenalkan diri siapa dan dari kesatuan mana langsung menggeledah rumah dan mengacak-ngacak kamar tidur OMIH serta mengintrogasi orang tua OMIH dan beberapa keluarga lainnya yang ada dirumah pada waktu itu dengan cara di bentak-bentak untuk menunjukkan keberadaan OMIH.
Sejak Sabtu, 29 September 2012, OMIH menjalani pemeriksaan di Kantor Kepolisian Resort Tangerang untuk menjalani proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Sejak awal sebelum Proses BAP pihak kepolisian telah diberitahu bahwa OMIH telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai Kuasa Hukum nya, dan selama dalam proses BAP sampai penandatanganan minta untuk di damping Kuasa Hukumnya, namun pihak kepolisian tetap melanjutkan proses interogasi (BAP) untuk meminta keterangan tanpa mau menunggu datangnya kuasa hukum yang akan memberikan pendampingan.
Pasal 27 ayat (4) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”
Adapun ancaman sanksi pidana dari Pasal 27 ayat (4) UU ITE tersebut sesuai Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
Saat ini OMI telah mendekam di LP Wanita Tangerang, dimana sejak tanggal 1 Oktober 2012 OMIH telah resmi dipindahkan dari tahanan Polres Kota Tangerang ke LP Wanita Tangerang sebagai tahanan titipan Polresta Kota Tangerang. #
  
 CONTOH KASUS IKLAN TIDAK ETIS
Kasus Klinik Tong Fang  
Pada rapatnya di bulan November 2011, Badan Pengawas Periklanan (BPP) P3I telah menemukan satu kasus iklan Traditional Chinese Medication (TCM) yaitu iklan Cang Jiang Clinic. BPP P3I saat itu menilai bahwa iklan tersebut berpotensi melanggar Etika Pariwara Indonesia, khususnya terkait dengan:  Bab III.A. No.2.10.3. (tentang Klinik, Poliklinik dan Rumah Sakit) yang berbunyi: “Klinik, poliklinik, atau rumah sakit tidak boleh mengiklankan promosi penjualan dalam bentuk apa pun” dan Bab III.A. No.1.17.2. (tentang Kesaksian Konsumen) yang berbunyi: “Kesaksian konsumen harus merupakan kejadian yang benar-benar dialami, tanpa maksud untuk melebih-lebihkannya”. 
Pada iklan Cang Jiang Clinic tersebut ditampilkan pemberian diskon (30%) bagi pembelian obat serta ditampilkan pula beberapa kesaksian konsumen mereka yang sangat tendensius melebih-lebihkan kemampuan klinik tersebut serta bersifat sangat provokatif yang cenderung menjatuhkan kredibilitas pengobatan konvensional. 
Masalah Cang Jiang Clinic ini belum tuntas, ketika lalu muncul iklan Tong Fang Clinic yang jauh lebih gencar (dan ditayangkan di lebih banyak stasiun televisi dan dengan frekuensi yang jauh lebih sering).  Isi pesan iklannya sangat mirip dengan iklan Cang Jiang Clinic. BPP P3I kemudian melayangkan surat himbauan yang senada kepada KPI pada bulan Juli 2012.
Kesaksian atau testimoni pasien masih menjadi “senjata” utama yang diusung berbagai klinik pengobatan tradisional dalam beriklan, baik di media cetak maupun elektronik. Fenomena yang kini marak adalah iklan kesaksian pasien klinik Traditional Chinese Medicine (TCM) yang hampir setiap saat disiarkan di media massa terutama televisi, seperti Klinik Tong Fang.
Testimoni dalam iklan ini membuat “gerah” sejumlah kalangan, terutama tenaga medis profesional. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai lembaga profesi yang mewakil para dokter manegaskan bahwa testimoni pasien itu perlu ditelusuri dan dibuktikan guna menjawab pertanyaan apakah kesaksian tersebut berasal dari pengalaman pasien atau hanya rekayasa demi kepentingan tertentu.
“Kami tidak menuduh testimoni itu bohong, tapi memang perlu pembuktian,” kata Sekretaris Jendral Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto saat ditemui di kantornya akhir pekan kemarin.
Untuk memastikan adanya pelanggaran tersebut, maka BPP P3I telah mengirimkan surat kepada Persatuan Rumah-Sakit Indonesia (PERSI) dan mendapatkan jawaban bahwa PERSI sependapat dengan BPP P3I sehingga pada bulan Maret 2012, BPP P3I telah mengirimkan surat himbauan kepada KPI untuk menghentikan penayangan iklan tersebut.
Pembuktian testimoni tersebut sekaligus sebagai jawaban apakah iklan pengobatan yang disampaikan merupakan upaya pembohongan terhadap publik atau tidak. Mereka yang terbukti memberikan testimoni palsu bisa dianggap melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.
Di dalam UU Perlindungan Konsumen, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Konsumen juga mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan. Jika ini tidak terpenuhi, konsumen mendapatkan hak tuntutan ganti rugi, denda maksimal Rp 2 milyar sampai pidana kurungan 5 tahun.
Untuk membuktikan apakah iklan testimoni itu benar, IDI berencana menemui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) usai Lebaran nanti. Slamet mengatakan, sebenarnya sejak lama IDI telah melayangkan protes atas tayangan iklan testimoni TCM di televisi ke KPI. Sayangnya, saat itu belum ada tanggapan berarti.
Dari situs Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Program siaran Iklan “Klinik Tong Fang” di sebuah stasiun televisi telah mendapat teguran tertulis, tertanggal 9 Agustus 2012. Jenis pelanggaran iklan ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan iklan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

CONTOH KASUS ETIKA PASAR BEBAS
Kasus Bristol Myers Squibb
Pada kasus Bristol Myers Squibb, sebuah perusahaan farmasi yang berhasil menemukan obat pencegah penyakit AIDS. Pada saat itu, memang kebutuhan obat pencegah AIDS memang sangat dibutuhkan mengingat jumlah penderita AIDS cukup tinggi. Bristol Myers Squibb berpendapat, dengan memproduksi produk tersebut perusahaan telah memenuhi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Bristol Myers Squibb memilih untuk mematenkan produknya agar terhindar dari pemalsuan produk. Namun yang terjadi adalah pelanggaran etika bisnis. Dalam penjualannya, Bristol Myers Squibb menetapkan nilai harga jual yang cukup tinggi. Produk tersebut hanya dapat dibeli oleh konsumen kalangan ekonomi atas. Bristol Myers Squibb berpendapat karena biaya yang dikeluarkan untuk menemukan produk tersebut melewati berbagai riset yang membutuhkan biaya tinggi. Untuk menutupi biaya biaya riset tersebut maka pantaslah bila dijual dengan harga yang tinggi pula. Denga begitu Bristol Myers Squibb akan mendapatkan keuntungan yang tinggi pula. Namun perlu diketahui pula bahwa kunsumen yang membutuhkan produk tersebut bukan hanya konsumen dari kalangan ekonomi atas, tapi juga konsumen kalangan ekonomi bawah. Dan Sebagian besar konsumennya adalah konsumen dari kalangan ekonomi bawah. Dengan harga yang cukup tinggi, maka dapat dipastikan konsumen kalangan bawah tidak mampu untuk membelinya. Bristol Myers Squibb hanya memperhatikan dari sisi ekonomis saja dan mengesampingkan sisi sosial.
Maka muncullah perusahaan-perusahaan farmasi local yang mencoba untuk memalsukan produk tersebut. Perusahaan farmasi local berhasil membuat produk seperti yang diproduksi oleh Bristol Myers Squibb . Produk tersebut memiliki manfaat yang hampir sama dengan produk yang diproduksi oleh Bristol Myers Squibb dan di jual dengan harga yang relative murah. Produsen local beranggapan, bahwa yang dilakukannya adalah demi kepentingan social. Memproduksi produk yang sangat dibutuhkan oleh konsumen kalangan bawah dengan harga yang murah dan dapat dijangkau walaupun yang dilakukan dengan cara mencuri produk dan merugikan Bristol Myers Squibb. Baik Bristol Myers Squibb maupun produsen local, beranggapan bahwa mereka telah melakukan bisnis dengan baik dan benar sesuai dengan etika bisnis.
Industri farmasi lokal sangat bergantung pada industri farmasi yang berbasis riset. Hal ini dikarenakan tidak tercukupinya kebutuhan dana yang memadai untuk pengembangan dan penemuan obat baru di Indonesia. Dengan adanya produk berbasis riset tersebut, maka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terutama paten dan rahasia dagang menjadi amat penting bagi pelaku dalam industri farmasi tersebut.
Apa yang dimaksud dengan rahasia dagang? Rahasia dagang merupakan informasi rahasia, yang sangat dijaga kerahasiaannya oleh si pemilik karena memiliki nilai ekonomi. Biasanya rahasia dagang berkaitan dengan suatu teknologi atau rahasia-rahasia bisnis. Di dalam HKI, perlindungan rahasia dagang melindungi know-how yang bersifat rahasia, yang tidak dapat dilindungi oleh rezim HKI lainnya. Dalam dunia farmasi, perlindungan rahasia dagang menjadi penting dalam kaitannya dengan data hasil uji klinis produk farmasi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan farmasi terutama perusahaan farmasi yang berbasis riset. Data ini merupakan aset perusahaan yang sangat bernilai di masa datang.
Hal lainnya yang berkaitan dengan perlindungan kerahasiaan dalam industri farmasi adalah perlindungan terhadap setiap data-data klinis yang diserahkan kepada instansi atau lembaga pemerintah dalam rangka memdapatkan ijin pemasaran produk farmasi. Terhadap data-data yang diserahkan tersebut, perlu dilindungi terhadap adanya kemungkinan penyalahgunaan yang mungkin ada baik dari pesaing usaha maupun instansi lain.

CONTOH KASUS WHISTLE BLOWING 
Kasus PT Kota Minyak Automation
Maret 2007, Danar Dono yang bekerja di PT Kota Minyak Automation membuat design, gambar, dokumentasi, kalkulasi harga untuk penyusunan proposal tender pengadaan barang berupa cerobong api di PT. Medco E&P Indonesia.
Tanpa diketahui oleh PT Kota Minyak Automation, Danar Dono juga mengerjakan proposal yang sama untuk perusahaan saingan yaitu PT Envico dengan tujuan memenangkan tender dari PT. Medco E&P Indonesia yang sedang diikuti oleh PT Kota Minyak Automation. PT Envico meminta Danar Dono untuk mengerjakan proposal tersebut karena Danar Dono telah mengatakan bahwa ia telah keluar dari PT Kota Minyak Automation. Atas keperluan ini PT Envico membayar 200 juta rupiah pada Danar Dono.
Danar Dono kemudian dengan sengaja membuatkan proposal penawaran PT Kota Minyak Automation dengan harga yang lebih tinggi dengan jumlah penawaran sebesar $ 128.404,00 sedangkan untuk proposal penawaran PT Envico lebih rendah dengan jumlah penawaran sebesar $ 121.331,00 dan sengaja membuat PT Kota Minyak Automation tidak memiliki software untuk perhitungan ‘ground level concentraton’ sehingga tidak lolos secara tekhnikal sehingga setelah tender dibuka oleh PT Medco E&P Indonesia perwakilan PT Kota Minyak Automation kalah dan PT Envico menjadi pemenang tender.
Perbuatan Danar Dono lalu diketahui oleh PT Kota Minyak Automation berdasarkan file computer terdakwa, dimana terdapat Purchase Order dari PT Metalindo Perkasa Mandiri yang ditujukan PT Envico atas nama Danar Dono.
Karena ini PT Kota Minyak Automation mengalami kerugian, kemudian lalu menuntut Danar Dono di PN Jakarta Utara. Hakim PN Jakarta Utara memutuskan bahwa Danar Dono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mengingkari kesepakatan untuk menjaga rahasia dagang, melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 17 ayat (1) UU RI No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, juga diatur dan diancam pidana sesuai pasal 323 ayat (1) KUHP, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun.
Danar Dono lalu mengajukan banding terhadap putusan ini. Pengadilan Tinggi Jakarta kemudian memutuskan sama dengan PN Jakarta Utara dan menambah kurun waktu pidana penjara Danar Dono menjadi 1 tahun 2 bulan. Danar Dono yang masih merasa tidak puas kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.



0 komentar :

Poskan Komentar